Kabupaten Musi Rawas Raih Terbaik I Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK Tahun 2018
Tanggal : 20 March 2019 By. admin

Masyarakat Kabupaten Musi Rawas patut berbangga, pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) memberikan penilaian terbaik tingkat Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi KPK Tahun 2018 kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
---
Penghargaan ini diraih karena dari target yang ditetapkan di Provinsi Sumsel sebesar 75 persen namun Pemkab Musi Rawas melebihi dari target yakni 77 persen. Khusus di Provinsi Sumatera Selatan hanya tiga daerah yang dapat memenuhi target, yakni Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin 74 persen, dan Kabupaten Muara Enim 72 persen.

---
Raihan ini diketahui setelah Bupati Musi Rawas, H. Hendra Gunawan mendengarkan laporan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koodinator Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Aida Ratna tentang evaluasi capaian rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2018, di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (19/03/2019) yang juga dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah, Pimpinan DPRD dan Sekda di Provinsi Sumatera Selatan.
---
Sementara capaian terendah terdapat di Kabupaten Muratara 34 persen, OKU Timur 30 persen, dan Kabupaten OKU 27 persen.
---
Sedangkan Kota Prabumulih 69 persen, Kabupaten OKI 68 persen, Banyuasin 64 Persen, Kota Palembang 64 persen, Provinsi Sumsel 63 persen, Kota Lubuklinggau 62 persen, Pagaralam 59 persen, Kabupaten Ogan Ilir dan PALI 50 persen. Lalu Lahat, Empat Lawang, dan OKU Selatan berada di bawah 50 persen.
--
“Program ini memang baru dicanangkan tahun 2018, sehingga masih banyak waktu untuk lebih meningkatkan presentase capaian kinerja aksi kabupaten/kota. Kita harapkan bisa di atas 70 persen,”ucap Aida.
----
Adapun delapan program tersebut yakni perencanaan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penguatan Kapabilutas, manajemen ASN, Dana Desa, optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah.